Palu, KP2MI (10/8) – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Tengah mematangkan persiapan pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia Tahun 2026 melalui Program SMK Go Global. Persiapan tersebut dilakukan melalui rapat pembahasan penyusunan proposal, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta penyeragaman mekanisme pertanggungjawaban keuangan di kantor BP3MI Sulawesi Tengah, Senin (10/8/2026).
Rapat tersebut menjadi langkah untuk memastikan kesiapan calon lembaga penyelenggara pelatihan, khususnya dalam menyelaraskan dokumen perencanaan, kebutuhan pelatihan, komponen pembiayaan, serta mekanisme administrasi dan pertanggungjawaban keuangan. Penyelarasan dilakukan agar pelaksanaan program berjalan tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan.
Dalam pembahasan, BP3MI Sulawesi Tengah menekankan pentingnya kesesuaian antara proposal, RAB, kebutuhan pelatihan, jumlah peserta, serta standar biaya yang telah ditetapkan. Penyusunan RAB juga diarahkan untuk mengacu pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terbaru guna memastikan keseragaman perencanaan anggaran antarlembaga penyelenggara.
Kepala BP3MI Sulawesi Tengah, Mustaqim, mengatakan kesiapan dokumen sejak tahap awal menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan Program SMK Go Global.
“Program SMK Go Global merupakan salah satu upaya strategis dalam menyiapkan generasi muda Sulawesi Tengah agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja global. Oleh karena itu, seluruh proses perencanaan, mulai dari proposal, RAB hingga pertanggungjawaban keuangan harus disusun secara cermat, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Mustaqim.
Ketua Tim Penempatan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Sulawesi Tengah, Alberth Imanuel Tangdialla, menambahkan bahwa penyelarasan dokumen diperlukan agar seluruh kebutuhan pelatihan dapat direncanakan secara tepat.
“Kami mendorong seluruh calon lembaga penyelenggara untuk memastikan bahwa komponen anggaran yang disusun benar-benar berkaitan langsung dengan kebutuhan pelatihan. Mulai dari modul, bahan praktik, perlengkapan peserta hingga kebutuhan pendukung lainnya harus direncanakan secara tepat agar pelaksanaan kegiatan berjalan optimal,” jelas Alberth.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen BP3MI Sulawesi Tengah, Maximilliam A.Y. Lolong, menegaskan bahwa pertanggungjawaban keuangan harus dipersiapkan sejak tahap perencanaan, bukan hanya setelah kegiatan selesai.
“Setiap penggunaan anggaran wajib didukung dokumen yang lengkap, sah, dan sesuai dengan komponen yang telah disetujui,” ungkap Maximilliam.
Wakil Direktur III Poltekkes Kemenkes Palu, Metrys Ndama, yang turut hadir dalam rapat, mengapresiasi pendampingan dan arahan yang diberikan BP3MI Sulawesi Tengah. Menurutnya, pembahasan tersebut membantu calon lembaga penyelenggara memahami standar penyusunan proposal, RAB, dan pertanggungjawaban keuangan.
Sebagai tindak lanjut, seluruh calon lembaga penyelenggara diminta menyempurnakan proposal dan RAB, menyesuaikan dokumen dengan HPS terbaru, menyelaraskan klasifikasi komponen anggaran, serta menyiapkan modul dan kebutuhan pelatihan sesuai kompetensi yang akan diberikan kepada peserta.
Seluruh dokumen tersebut ditargetkan lengkap dan disampaikan paling lambat 12 Agustus 2026 untuk selanjutnya diajukan kepada pihak pusat dalam rangka pembahasan dan finalisasi proposal, RAB, serta Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Melalui persiapan tersebut, BP3MI Sulawesi Tengah memastikan pelaksanaan Program SMK Go Global 2026 dapat berjalan tertib, efektif, transparan, dan akuntabel sekaligus mendukung kesiapan generasi muda Sulawesi Tengah menghadapi peluang kerja di tingkat global. *(Humas BP3MI Sulawesi Tengah)
Komentar
Posting Komentar