BP3MI Sulawesi Tengah Ajak Berbagai Pihak Perkuat Kepedulian terhadap Pelindungan Perempuan Pekerja Migran

 

PALU, KP2MI (22/10/2026) – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Tengah menjadi narasumber dalam Workshop dan Dialog Perempuan Buruh Migran yang diselenggarakan Solidaritas Perempuan Palu di Cafe Myco Space, Kota Palu, Kamis (22/10/2026). Kegiatan ini menjadi ruang diskusi untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak perempuan pekerja migran serta mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung pelindungan mereka dan keluarganya.

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi. Hadir pula kepala desa dari Desa Migran Emas Langaleso, Pakuli, dan Lambara, serta perempuan buruh migran dan keluarga Pekerja Migran Indonesia yang telah kembali ke daerah asal.

Ketua Tim Pelindungan dan Pemberdayaan BP3MI Sulawesi Tengah, Merli Nancy Riga, menyampaikan materi mengenai kebijakan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Sulawesi Tengah. Materi tersebut mencakup persyaratan bekerja ke luar negeri, skema penempatan, pembagian peran pemerintah pusat dan daerah, serta pentingnya memahami prosedur penempatan yang sesuai ketentuan.

“Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus dimulai sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja. Calon pekerja migran perlu memahami persyaratan dan prosedur penempatan yang benar agar hak-haknya terlindungi serta terhindar dari risiko penempatan nonprosedural dan tindak pidana perdagangan orang,” ujar Merli.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai tawaran kerja yang tidak jelas dan proses keberangkatan yang tidak sesuai prosedur. Pemahaman mengenai hak pekerja migran dan akses terhadap layanan pelindungan diperlukan agar masyarakat dapat mengambil keputusan secara tepat sebelum bekerja ke luar negeri.

Sementara itu, perwakilan Solidaritas Perempuan Palu, Riana, mengatakan workshop dan dialog tersebut menjadi ruang untuk memahami persoalan yang dihadapi perempuan buruh migran sekaligus mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam upaya pelindungan.

“Melalui workshop dan dialog ini, kami berharap terbangun pemahaman bersama mengenai situasi dan kebutuhan perempuan buruh migran, termasuk hak-hak mereka serta akses terhadap layanan pelindungan. Keterlibatan berbagai pihak menjadi penting agar persoalan yang dihadapi perempuan buruh migran dan keluarganya dapat dibahas bersama dan ditindaklanjuti melalui koordinasi yang lebih baik,” ujar Riana.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab mengenai persoalan pelindungan pekerja migran, termasuk pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan peran pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada pekerja migran serta keluarganya.

Melalui kegiatan ini, BP3MI Sulawesi Tengah mendorong koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, organisasi masyarakat sipil, pekerja migran, dan keluarga. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat memperluas akses terhadap informasi dan layanan pelindungan, khususnya bagi perempuan pekerja migran di Sulawesi Tengah. *(Humas/BP3MI Sulawesi Tengah)